Dea Hardiningsih Irianto

1 day ago | suara.com | Rinaldi Aban |Dea Hardiningsih Irianto

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo mengungkapkan pembagian uang yang diduga berasal dari pemerasan calon TKA di lingkup Kemenaker. [Suara.com] Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pembagian uang yang diduga berasal dari pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) di lingkup Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

2 days ago | suara.com | Rinaldi Aban |Dea Hardiningsih Irianto

Hasto Kristiyanto, terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (16/5/2025). [Antara/Bayu Pratama] Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memamerkan buku berjudul 'Spiritualitas PDI Perjuangan' yang ditulisnya di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1 week ago | suara.com | Rinaldi Aban |Dea Hardiningsih Irianto

Juru Bicara PDIP Guntur Romli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025). (Suara.com/Bagaskara) “Kami secara resmi partai menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut,” kata Guntur di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). Untuk itu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Budi Arie ke polisi.

1 month ago | suara.com | Rinaldi Aban |Dea Hardiningsih Irianto

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman usai sidang praperadilan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku di PN Jaksel, Rabu (21/2/2024). [Suara.com/Yaumal] Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menanggapi temuan Transparency International (TI) Indonesia yang mengungkapkan kejanggalan dalam pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024.

1 month ago | suara.com | Rinaldi Aban |Dea Hardiningsih Irianto

Menteri badan usaha milik negara BUMN, Erick Thohir. Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut dia, UU BUMN baru ini memerlukan pengawasan dari lembaga penegak hukum.