Hisar Sitanggang

1 week ago | antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat bukanlah kondisi yang ideal untuk keberlanjutan fiskal daerah.

1 week ago | antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebut Kementerian PANRB siap berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “KPK ini punya peran sentral dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

2 weeks ago | antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun. Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2 weeks ago | antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak menjadi tempat bagi-bagi jabatan dari kepala daerah kepada tim sukses (timses) Pilkada serentak 2024. Wakil rakyat yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri itu menegaskan BUMD harus dikembangkan agar bisa menjadi kekuatan ekonomi di suatu daerah. "Kita ingin menjadikan BUMD kita ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah.

1 month ago | antaranews.com | Livia Kristianti |Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global. "Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan?