-
2 weeks ago | 
en.antaranews.com | Melalusa Susthira Khalida |Yashinta Difa |Anton Santoso
Jakarta (ANTARA) - An Indonesian lawmaker has strongly condemned Israel’s ongoing military aggression, not only against Palestine but also other countries in the Middle East. Jazuli Juwaini, a member of Commission I of the House of Representatives (DPR), stated that Israel has become a source of global instability and chaos.
-
Mar 3, 2025 | 
kl.antaranews.com | Virna P Setyorini |Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) memberikan perhatian terhadap pembenahan pekerja migran Indonesia nonprosedural.
-
Feb 2, 2025 | 
kupang.antaranews.com | Anwar Maga |Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II guna disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (4/2) pekan depan. "Rencana Selasa depan," kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
-
Feb 1, 2025 | 
antaranews.com | Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi membeberkan dua makna utama dari arahan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1). “Presiden menegaskan adanya harapan besar kepada TNI dan Polri untuk menjaga kekuatan negara dan menghindarkan Indonesia dari potensi menjadi failed state," kata Habib Aboe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
-
Feb 1, 2025 | 
megapolitan.antaranews.com | Budi Setiawanto |Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan menyelengarakan rapat paripurna mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Selasa 4 Februari 2025.
-
Feb 1, 2025 | 
babel.antaranews.com | Bima Agustian |Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II guna disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (4/2) pekan depan. "Rencana Selasa depan," kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
-
Feb 1, 2025 | 
antaranews.com | Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II guna disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (4/2) pekan depan. "Rencana Selasa depan," kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
-
Feb 1, 2025 | 
antaranews.com | Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri memulai penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012-2016.
-
Feb 1, 2025 | 
sultra.antaranews.com | Abdul Azis Senong |Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri memulai penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012-2016.
-
Jan 31, 2025 | 
lampung.antaranews.com | Melalusa Susthira Khalida
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memastikan kemajuannya telah sesuai dengan tujuan awal pembangunan.
