Richaldo Hariandja

1 day ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Greenpeace dan Masyarakat Adat Papua melakukan protes dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel dalam Indonesia Critical Mineral Conference & Expo 2025, di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Dalam konferensi dan pameran yang pesertanya dari berbagai negara itu, mereka menyuarakan eksploitasi industri nikel yang menyebabkan kerusakan ekosistem alam dan sosial masyarakat. Iqbal Damanik, salah satu peserta aksi, meneriakkan “Save Raja Ampat!” dan “Papua bukan tanah kosong!”.

2 days ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Kekhawatiran mewarnai peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025. Sejumlah instrumen pelindung lingkungan mengalami pelemahan. mulai dari pelonggaran Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), hingga wacana kontroversial untuk menarik Indonesia dari Perjanjian Paris. Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, mengatakan, kondisi lingkungan di tingkat tapak justru lebih parah. Masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.

3 days ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Delima Silalahi, aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan hak-hak masyarakat adat, mendapat teror paket bangkai burung dari orang tidak dikenal, Jumat (30/5/25). Kejadian itu hanya tiga hari pasca Delima dan ratusan orang  berdemonstrasi menuntut ketegasan Pemerintah Kabupaten  dan DPRD Tapanuli Utara segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL).

4 days ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

‘Lampu hijau’ pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat muncul kembali di DPR. Tetapi, harus ada penegasan substansi supaya proses ada kejelasan dan tidak berlarut. Martin Manurung, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (26/5/2025). Dia bilang, sinyal itu datang dari pimpinan DPR RI yang sampaikan dukungan dan persetujuan untuk mulai proses pembahasan RUU Masyarakat Adat, dalam sebuah rapat pertengahan April lalu.

6 days ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) menghadapi masa krisis. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pelonggaran 441 kode harmonized system (HS) di sektor kehutanan. Salah satunya, penghapusan kewajiban uji tuntas dan deklarasi impor untuk produk kayu, serta menjadikan dokumen V-Legal opsional bagi pasar selain Uni Eropa (UE) dan Inggris.