Richaldo Hariandja

6 days ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Koalisi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, Papua Selatan, menyebut pemerintah berbohong pada Sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (UN Special Procedure Mechanism) ihwal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dampak lingkungan proyek tersebut. Sembilan Pelapor Khusus PBB menyebut, seluruh proyek PSN Merauke yang mencakup lebih dari dua juta hektar, berada dalam wilayah masyarakat adat Malind, Yeinan, Maklew, Khimaima dan Yei.

1 week ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Proyek revitalisasi Sungai Veteran di Banjarmasin menuai kritik masyarakat sipil. Proyek senilai Rp1 triliun dari pinjaman Bank Dunia melalui program nasional National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) itu justru berpotensi meningkatkan limpasan air, alih-alih mengurangi risiko banjir secara signifikan.

1 week ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Nelayan Desa Tubanan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terdampak aktivitas PLTU Tanjung Jati B dan kapal pengangkut batubaranya. Jaring mereka sering sobek terserempet kapal, sungai tempat sandar kapal pun mulai dangkal. Sebelum PLTU Tanjung Jati B beroperasi, ada perjanjian yang isinya melarang kapal batubara beroperasi malam hari. Perjanjian ini agar memberikan kepastian nelayan tidak terganggu saat bekerja.

1 week ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Embung Tirta Mulya menjadi bukti nyata bagaimana sebuah infrastruktur dapat mengubah kehidupan 3000 warga Tegalmulyo di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Embung menjadi solusi bagi warga Tegalmulyo menghadapi perubahan iklim. Identifikasi AruPA, warga di lereng Gunung Merapi menghadapi masalah dalam melestarikan embung yang menjadi sumber air utama mereka. Aktivitas pertambangan pasir dan batu di tanah hak milik marak, membuat lingkungan rusak dan mengancam kelestarian embung.

1 week ago | mongabay.co.id | Richaldo Hariandja

Polemik Undang-undang nomor 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE/UU Konservasi) masih terjadi. Kali ini, masyarakat sipil menyoroti istilah ‘areal preservasi’ yang berpotensi merampas ruang hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di Raja Ampat. Imam Mas’ud, Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), menjelaskan, penetapan areal preservasi itu wewenang pemerintah pusat dan daerah.