Fitri Sartina Dewi

2 days ago | ekonomi.bisnis.com | Artha Adventy |Fitri Sartina Dewi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hasil pengecekan di lapangan terkait dengan penyebab macet parah di Pelabuhan Tanjung Priok. Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 April 2025 bukan disebabkan oleh pembatasan kendaraan angkutan Lebaran. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masalah tersebut terjadi akibat pelanggaran kapasitas terminal oleh pengelola pelabuhan.

3 days ago | ekonomi.bisnis.com | Artha Adventy |Fitri Sartina Dewi

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 3 rangkaian (trainset) kereta rel listrik (KRL) baru produksi perusahaan China CRRC Qingdao Sifang serta satu trainset buatan PT INKA Madiun akan melayani rute Jabodetabek setelah melewati rangkaian uji dinamis. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan operasional KRL terbaru tersebut akan menunggu sertifikasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah dilakukan uji dinamis.

1 week ago | ekonomi.bisnis.com | Akbar Evandio |Fitri Sartina Dewi

Kemenhub, Pelindo dan Polri bekerja sama mengurai kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu (16/4/2025) malam. Bisnis.com, JAKARTA – Tiga instansi utama yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional Pelabuhan Tanjung Priok yakni KSOP Utama Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelindo Regional 2, memberikan penjelasan terkait kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam (16/4/2025).

1 week ago | ekonomi.bisnis.com | Annasa Rizki Kamalina |Fitri Sartina Dewi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penerapan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional/GPN sedikit banyak merugikan negaranya.   Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan tersebut.

1 week ago | ekonomi.bisnis.com | Akbar Evandio |Fitri Sartina Dewi

Satgas PHK menjadi langkah antisipatif pemerintah menghadapi dampak kebijakan tarif Trump yang membayangi sektor industri nasional. Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak perang tarif global yang mulai membayangi sektor industri nasional.