-
1 day ago | 
ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Jaffry Prabu Prakoso
Apindo minta pemungutan pajak UMKM oleh marketplace disertai edukasi dan insentif agar tak hambat digitalisasi dan daya saing. Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, rencana pemungutan pajak oleh e-commerce dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform mereka perlu diikuti dengan pemberian insentif dan edukasi kepada para pelaku usaha.
-
2 days ago | 
lifestyle.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Novita Simamora
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) optimistis pembukaan penerbangan langsung Indonesia AirAsia rute Adelaide-Denpasar semakin memperkuat akses wisatawan mancanegara (wisman) khususnya dari Australia ke Bali dan berbagai destinasi lainnya di Indonesia.
-
2 days ago | 
news.harianjogja.com | Ni Luh Anggela |Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JAKARTA —Bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dilakukan pada awal Juli 2025 untuk bulan Juni dan Juli. Program ini merupakan salah satu stimulus dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni pada Juni dan Juli 2025.
-
2 days ago | 
news.harianjogja.com | Ni Luh Anggela |Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JAKARTA —Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras bermasalah karena tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun telah melaporkan temuan tersebut ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Temuan ini merupakan hasil kerja lapangan yang dilakukan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya.
-
2 days ago | 
ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada awal Juli 2025. Program ini merupakan salah satu stimulus dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni pada Juni dan Juli 2025.
-
2 days ago | 
ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melaporkan secara resmi 212 merek beras bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Merek beras ini diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Temuan ini merupakan hasil kerja lapangan yang kami lakukan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya.
-
2 days ago | 
news.harianjogja.com | Ni Luh Anggela |Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan selama masa libur sekolah. Kendati begitu, MBG hanya diberikan kepada murid dan guru yang bersedia datang ke sekolah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pihaknya telah meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan berapa kali dalam seminggu para murid dan guru dapat hadir di sekolah selama masa libur sekolah.
-
2 days ago | 
ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan pemerintah tak boleh lagi melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Menanggapi putusan tersebut, Trenggono memastikan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan yang berlaku, termasuk Putusan No.5P/HUM/2025 itu.
-
2 days ago | 
ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung rencana pemerintah menerapkan Pajak Penghasilan final (PPh) final 0,5% bagi pelaku usaha online. Langkah ini dinilai dapat menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.
-
2 days ago | 
ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan selama masa libur sekolah. Kendati begitu, MBG hanya diberikan kepada murid dan guru yang bersedia datang ke sekolah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pihaknya telah meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan berapa kali dalam seminggu para murid dan guru dapat hadir di sekolah selama masa libur sekolah.
