Hanif Suryo

1 week ago | jogja.tribunnews.com | Hanif Suryo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) yang menjerat Lurah Trihanggo, Kapanewon Gamping, Sleman, berinisial PFY, dan seorang pengusaha kelab malam berinisial ASA. Sultan menegaskan bahwa kepala desa semestinya memahami aturan pemanfaatan TKD, termasuk prosedur perizinan yang melibatkan persetujuan Keraton dan Gubernur.

1 week ago | jogja.tribunnews.com | Hanif Suryo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY tengah merancang perubahan signifikan di kawasan pusat kota. Lahan bekas Tempat Parkir Khusus (TKP) Abu Bakar Ali (ABA), yang selama ini menjadi kantung parkir kendaraan wisatawan, akan diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1 week ago | jogja.tribunnews.com | Hanif Suryo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya pembinaan mental bagi para atlet Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga. Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) periode 2025–2029, di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (17/4/2025).

1 week ago | jogja.tribunnews.com | Hanif Suryo

TRIBUNJOGJA.COM - Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi tuan rumah ajang internasional 2nd South East Asia Hapkido Union Championship 2025. Kejuaraan bela diri bergengsi ini akan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Hapkido Indonesia (PPHI) bekerja sama dengan KONI DIY pada 14-15 Juni 2025 di Student Center Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain ajang kompetitif, penyelenggaraan ini juga diharapkan menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal dan mendorong geliat UMKM.

1 week ago | jogja.tribunnews.com | Hanif Suryo

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menyusun fondasi pengelolaan pertambangan yang lebih berkelanjutan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan. Regulasi ini tidak hanya menekankan konservasi dan pengendalian dampak lingkungan, tetapi juga mengedepankan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar tambang.