-
1 day ago | 
antaranews.com | Khaerul Izan |Alviansyah Pasaribu
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 103 petugas pemeriksa daging hewan kurban yang disebar ke beberapa lokasi penyembelihan untuk memastikan keamanannya. "Seluruh petugas kami tugaskan di tempat pemotongan hewan kurban," kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat Penty Yunesi di Jakarta, Jumat.
-
4 days ago | 
en.antaranews.com | Khaerul Izan |Resinta Sulistiyandari |Yuni Arisandy Sinaga
Jakarta (ANTARA) - Jakarta Governor Pramono Anung on Tuesday informed that his administration is preparing a pilot project for operating free private schools, following a Constitutional Court (MK) ruling on free basic education. "Regarding the Constitutional Court ruling for free elementary and junior high schools, both in public and private schools, we will prepare it," he said.
-
5 days ago | 
antaranews.com | Khaerul Izan |Alviansyah Pasaribu
Jakarta (ANTARA) - Pameran konstruksi terbesar di Indonesia atau "Construction Indonesia 2025" akan kembali hadir di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada September mendatang. Pameran kali ini mengusung “Construction Structure, Building Technology, Engineering Procurement, and Equipment” sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan solusi dan teknologi terkini di industri konstruksi.
-
1 month ago | 
antaranews.com | Khaerul Izan |Anton Santoso
Jakarta (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) DKI Jakarta menyatakan bahwa pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop (PLTSR) di gedung-gedung pemerintahan bisa menghemat biaya listrik hingga Rp3,8 juta per bulan. "Penghematan listrik PLN masing-masing gedung cukup signifikan," kata Kepala DTKTE DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Jumat.
-
2 months ago | 
antaranews.com | Khaerul Izan |Alviansyah Pasaribu
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) penting dalam hal pendataan pendatang karena mereka ujung tombak pemerintah paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. "Mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta," kata Kent sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat.
-
Feb 1, 2025 | 
megapolitan.antaranews.com | Budi Setiawanto |Khaerul Izan
Jakarta (ANTARA) - Wakil rakyat pada Komisi D DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi Jakarta mengevaluasi kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup terkait banjir yang masih melanda setiap kali memasuki musim hujan.
"Pemprov DKI harus segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap dinas yang bertanggungjawab dengan masalah banjir dan sampah," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
-
Feb 1, 2025 | 
antaranews.com | Khaerul Izan
Pemprov harus bergerak cepat, sigap, dan tepat sehingga kebutuhan dapat terpenuhi menjelang RamadanJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengantisipasi ketersediaan pangan di masyarakat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah. "Pemprov harus bergerak cepat, sigap, dan tepat sehingga kebutuhan dapat terpenuhi menjelang Ramadan," kata Rio di Jakarta, Sabtu.
-
Jan 31, 2025 | 
antaranews.com | Khaerul Izan
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait maraknya penggunaan label "approved" oleh pemengaruh (influencer) dalam ulasan produk kosmetik, karena bisa merugikan masyarakat. "BPOM berhak mengizinkan produk kosmetik untuk layak edar atau tidak," kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.
-
Jan 31, 2025 | 
mataram.antaranews.com | I Komang Suparta |Khaerul Izan
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait maraknya penggunaan label "approved" oleh pemengaruh (influencer) dalam ulasan produk kosmetik, karena bisa merugikan masyarakat. "BPOM berhak mengizinkan produk kosmetik untuk layak edar atau tidak," kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.
-
Jan 31, 2025 | 
antaranews.com | Khaerul Izan
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait maraknya penggunaan label "approved" oleh pemengaruh (influencer) dalam ulasan produk kosmetik, karena bisa merugikan masyarakat. "BPOM berhak mengizinkan produk kosmetik untuk layak edar atau tidak," kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.
