Articles

  • 2 days ago | ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada awal Juli 2025. Program ini merupakan salah satu stimulus dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni pada Juni dan Juli 2025.

  • 2 days ago | otomotif.bisnis.com | Rizqi Rajendra |Yanita Petriella

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Daihatsu Motor (ADM), yang dinaungi oleh PT Astra International Tbk. (ASII) mengandalkan model Gran Max untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan niaga domestik. Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono mengatakan Gran Max merupakan salah satu tulang punggung penjualan perseroan saat kondisi industri otomotif Tanah Air melemah sepanjang 2025.

  • 2 days ago | ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melaporkan secara resmi 212 merek beras bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Merek beras ini diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini merupakan hasil kerja lapangan yang kami lakukan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya.

  • 2 days ago | ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan pemerintah tak boleh lagi melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menanggapi putusan tersebut, Trenggono memastikan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan yang berlaku, termasuk Putusan No.5P/HUM/2025 itu.

  • 2 days ago | ekonomi.bisnis.com | Ni Luh Anggela |Yanita Petriella

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung rencana pemerintah menerapkan Pajak Penghasilan final (PPh) final 0,5% bagi pelaku usaha online. Langkah ini dinilai dapat menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

Contact details

Socials & Sites

Try JournoFinder For Free

Search and contact over 1M+ journalist profiles, browse 100M+ articles, and unlock powerful PR tools.

Start Your 7-Day Free Trial →