Tri Meilani Ameliya

2 months ago | jatim.antaranews.com | A Malik Ibrahim |Tri Meilani Ameliya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyoroti dugaan pemerasan terhadap kepala desa (kades) yang dilakukan oleh oknum LSM dan wartawan gadungan atau bodrek. "Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu dua, LSM sama wartawan bodrek dan mereka mutar itu. Hari ini kepada desa ini minta Rp1 juta.

2 months ago | jatim.antaranews.com | Abdullah Rifai |Tri Meilani Ameliya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang dalam mengatasi beragam persoalan terkait dengan penerimaan murid baru, bergantung pada persiapan yang matang.

2 months ago | sultra.antaranews.com | Abdul Azis Senong |Tri Meilani Ameliya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang dalam mengatasi beragam persoalan terkait dengan penerimaan murid baru, bergantung pada persiapan yang matang.

2 months ago | antaranews.com | Tri Meilani Ameliya

PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa menjadi langkah yang tepat jika diimplementasikan dengan persiapan yang matang dan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruhJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang dalam mengatasi beragam persoalan terkait dengan penerimaan murid baru, bergantung pada persiapan yang matang.

2 months ago | antaranews.com | Tri Meilani Ameliya

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Habib Idrus mendesak aparat penegak hukum agar menjatuhi hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku pencabulan anak di Kota Tangerang, Banten. Habib menegaskan pelaku harus dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hukuman tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bahkan diberikan penerapan pasal berlapis agar pelaku tidak mendapat celah untuk lolos dari jeratan hukum yang maksimal.